Pengalaman Memaparkan Policy Brief dalam Seminar Alumni Beasiswa Kominfo untuk Mendukung Kebijakan Asta Cita

Yogyakarta, 7 Desember 2024 – Hari ini adalah salah satu momen yang membanggakan dalam perjalanan saya sebagai penerima Beasiswa Kominfo. Dalam acara Pemberdayaan dan Seminar Alumni Beasiswa Bidang Komunikasi dan Digital untuk Mendukung Kebijakan Asta Cita yang diadakan di Auditorium Gedung Transformasi Digital Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, saya mendapatkan kesempatan luar biasa untuk mempresentasikan policy brief saya yang terpilih sebagai salah satu yang terbaik.

Pemaparan Policy Brief yang saya rekomendasikan

Acara ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberdayakan kami, para alumni penerima beasiswa, agar berperan aktif dalam mendukung tercapainya kebijakan strategis nasional, Asta Cita. Dalam kesempatan ini, saya mempresentasikan policy brief berjudul “Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah Digital dan Konvensional untuk Mendukung Transformasi Digital Berkelanjutan”.

Melalui presentasi ini, saya mencoba memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan pendekatan komprehensif untuk menangani persoalan pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan digital di Indonesia. Saya merasa bahwa pengelolaan sampah, baik digital maupun konvensional, adalah aspek penting yang sering kali terabaikan dalam transformasi digital. Dalam presentasi saya, saya menekankan bahwa dengan mendukung kebijakan Asta Cita, kita tidak hanya menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan, tetapi juga memastikan inklusivitas bagi masyarakat luas.

Policy brief ini menyoroti beberapa strategi kunci yang saya anggap penting, yaitu:

Digital Hygiene Campaign: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data digital.

Circular Economy Approach: Menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah konvensional untuk mengurangi dampak lingkungan.

Kolaborasi Multi-Stakeholder: Melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berdaya guna.

Acara ini berlangsung sejak pagi, dan saya sangat terinspirasi melihat antusiasme dari para alumni lain yang juga mempresentasikan ide-ide mereka. Seminar ini juga menjadi ajang bagi kami untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mempererat silaturahmi. Rasanya luar biasa melihat bagaimana alumni dari berbagai angkatan sejak program ini dimulai pada tahun 2007 masih memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi pada bangsa.

Dalam sambutannya, R. Wijaya Kusuma Wardhana – Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Sosekbud menyampaikan apresiasinya kepada para alumni yang telah berkontribusi melalui policy brief berkualitas tinggi. “Kami sangat bangga dengan peran aktif para alumni dalam mendukung pencapaian Asta Cita. Forum alumni yang sedang dirintis ini penting untuk pengembangan talenta digital sesuai bidang masing-masing agar dapat berkontribusi  dalam peningkatan kesadaran dan literasi digital.” ujarnya.

Bagi saya, kesempatan ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Saya percaya bahwa melalui kolaborasi, diskusi strategis, dan pemikiran yang konstruktif, kami dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan komunikasi dan digital di Indonesia. Semoga ke depan, Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Kominfo semakin aktif dan solid dalam menciptakan perubahan yang positif.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya, dan semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Politik Profetik: Sistem Pemerintahan Ideal Berdasarkan Nilai-Nilai Kenabian

Ilustrasi politik profetik (designed by AI)

Demokrasi dan Politik Pasar

Di zaman dimana manusia sangat mementingkan uang, sepertinya penulis perlu menuliskan perenungan tentang nilai uang yang selalu punya peran besar dalam system politik demokrasi. Ketika uang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik, maka system kapitalisme cukup berperan besar dalam hal ini.Kapitalisme sering kali disebut sebagai sistem ekonomi yang menawarkan kebebasan dan peluang yang setara. Namun, pada praktiknya, sistem ini lebih menyerupai struktur kekuasaan yang kompleks, di mana monarki, oligarki, dan demokrasi menyatu dalam satu lapisan. Seperti sebuah boneka matryoshka, kapitalisme menyembunyikan dinamika kekuasaan yang sesungguhnya di balik narasi kebebasan pasar dan demokrasi.

Amerika Serikat, yang kerap mengklaim sebagai negara paling demokratis, adalah contoh nyata dari paradoks ini. Di bawah sistem kapitalisme, demokrasi di Amerika tidak murni ditentukan oleh suara rakyat, melainkan sangat dipengaruhi oleh uang. Kampanye politik di Amerika adalah ajang adu kekuatan finansial. Kandidat dengan pendanaan terbesar dari sponsor korporasi cenderung lebih mudah memenangkan pemilu, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Ironisnya, uang pajak rakyat sering kali digunakan untuk mendukung agenda yang tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Contohnya adalah dukungan finansial besar-besaran kepada Israel, Ukraina, atau pendanaan invasi ke negara lain atas nama keamanan dan demokrasi. Pertanyaannya: siapa sebenarnya yang memutuskan kebijakan ini? Jawabannya adalah oligarki—sekelompok kecil elit politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pemerintah.

Dalam sistem kapitalisme, politik pasar mendominasi. Kandidat yang memiliki anggaran kampanye terbesar dan mampu menguasai narasi di media massa hampir pasti akan keluar sebagai pemenang. Demokrasi kapitalis ini ibarat memilih pemimpin berdasarkan "investasi terbesar", bukan kompetensi terbaik. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali lebih menguntungkan investor politik ketimbang rakyat kebanyakan.

Politik Profetik sebagai Alternatif

Sebagai respons terhadap kegagalan kapitalisme dan demokrasi semu, politik profetik menawarkan paradigma yang lebih adil. Politik profetik menekankan pada nilai-nilai spiritual, moralitas, dan kebijaksanaan pemimpin. Dalam diskursus pemerintahan, politik profetik telah muncul sebagai alternatif ideal yang mengedepankan nilai-nilai etika, moral, dan spiritualitas. Konsep ini berakar pada ide bahwa sistem pemerintahan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kekuasaan atau pragmatisme politik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur yang menuntun pada kemaslahatan bersama. Politik profetik mengacu pada teladan para nabi dan pemimpin besar dalam sejarah yang memimpin dengan kebijaksanaan, keadilan, dan cinta kasih.

Politik Profetik dalam Pemerintahan Nabi Muhammad SAW

 Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah. Nabi Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik yang menerapkan keadilan universal. Di Madinah, keputusan politik diambil berdasarkan nilai-nilai etika, bukan kepentingan finansial. Kepemimpinan Nabi Muhammad berlandaskan pada wahyu dan kebijaksanaan, bukan dukungan kelompok elit atau sponsor kaya. Sistem ini menciptakan harmoni di masyarakat multikultural tanpa mengorbankan nilai-nilai universal.

Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata dari politik profetik. Selama masa pemerintahannya di Madinah, beliau menerapkan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Piagam Madinah, sebagai konstitusi pertama dalam sejarah, mengatur kehidupan masyarakat multikultural di Madinah dengan menekankan persatuan dan perlindungan hak-hak setiap individu, termasuk non-Muslim. Nabi Muhammad tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai teladan moral yang mempraktikkan nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, dan keadilan.

Teladan dari Sejarah Kerajaan

Dalam sejarah Nusantara, Cina, Jepang, dan banyak kebudayaan lainnya, politik profetik juga tercermin dalam kepemimpinan para raja. Raja-raja Nusantara, seperti Hayam Wuruk atau Raja Airlangga, sering kali digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan bahkan memiliki kekuatan spiritual tinggi. Majapahit tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga memprioritaskan kerukunan antarsuku dan agama. Dalam ajaran Hindu-Buddha yang dianut, konsep "Tri Hita Karana" (tiga sebab kebahagiaan) menjadi pedoman: harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.  Raja-raja Nusantara bahkan sering kali dianggap sebagai keturunan Pandawa melalui Parikesit, mencerminkan legitimasi moral dan spiritual yang diharapkan dari seorang pemimpin. Demikian pula, di Jepang dan Cina, garis keturunan raja sering dikaitkan dengan dewa atau langit, memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab tinggi terhadap rakyat.

Dalam tradisi Cina, politik profetik tercermin melalui konsep "Mandate of Heaven" atau mandat langit. Kaisar dianggap sebagai wakil langit di bumi, yang bertugas memastikan kesejahteraan rakyat dan harmoni alam. Kaisar Tang Taizong dari Dinasti Tang, misalnya, dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin, mendengarkan kritik dari para menteri, dan memberlakukan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Filosofi Konfusianisme yang menekankan moralitas pemimpin menjadi dasar dari politik profetik di Cina.

Raja Ashoka dari Dinasti Maurya di India adalah contoh lain dari politik profetik. Setelah menyaksikan kehancuran dalam perang Kalinga, ia mengadopsi ajaran Buddha dan mengubah cara kepemimpinannya menjadi lebih manusiawi. Ashoka menekankan nilai-nilai non-kekerasan, keadilan sosial, dan toleransi. Ia mengukir edik-edik di batu dan pilar untuk mengingatkan rakyatnya tentang pentingnya hidup selaras dengan Dharma (kebenaran).

Di Jepang, politik profetik terlihat pada masa Restorasi Meiji, ketika Kaisar Meiji memimpin transformasi besar-besaran untuk membawa Jepang menjadi bangsa modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya. Restorasi Meiji menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat mengharmoniskan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal dengan tuntutan zaman modern.

Inspirasi dalam Film dan Literatur

Film-film epik sering menggambarkan politik profetik sebagai tatanan yang ideal. Dalam cerita seperti "The Lord of the Rings" atau "The Lion King", pemimpin yang bijaksana dan memiliki visi besar dipilih bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena moralitas dan kesediaan mereka untuk berkorban demi kebaikan bersama. Politik profetik, meskipun berakar pada nilai-nilai spiritual dan moralitas, sering kali diangkat dalam kisah-kisah epik yang menggambarkan perjuangan kepemimpinan ideal di tengah kekacauan. Beberapa karya populer seperti The Lord of the Rings, The Lion King, dan Game of Thrones membawa unsur-unsur politik profetik, baik dalam narasi maupun karakter pemimpin yang bijaksana. Berikut ulasannya:

 

1. The Lord of the Rings (2001-2003)

Dalam trilogi karya J.R.R. Tolkien yang diadaptasi oleh Peter Jackson, politik profetik tergambar melalui perjalanan Aragorn, seorang keturunan raja yang enggan menerima takdirnya sebagai pemimpin.

Elemen Politik Profetik:

Pemimpin yang Dipilih oleh Takdir: Aragorn adalah pewaris sah takhta Gondor, tetapi ia hanya menerima takdirnya setelah melalui perjalanan panjang yang mengasah kebijaksanaannya. Ia memimpin dengan moralitas, keberanian, dan pengabdian kepada rakyat.

Visi Keadilan: Ketika akhirnya menjadi Raja Elessar, Aragorn menciptakan perdamaian di Middle-earth, mencerminkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai luhur.

Spiritualitas dan Kebijaksanaan: Gandalf sebagai mentor spiritual membantu Aragorn memahami peran moral dan etika dalam kepemimpinannya, seperti seorang nabi yang membimbing seorang raja.

2. The Lion King (1994)

Film animasi Disney ini secara eksplisit menggambarkan perjalanan seorang pemimpin profetik melalui karakter Simba, seekor singa muda yang kembali untuk merebut takhtanya setelah mengalami pengkhianatan dan pengasingan.

Elemen Politik Profetik:

 

Warisan Kepemimpinan: Simba adalah pewaris takhta Pride Rock, tetapi harus menghadapi tantangan untuk merebut kembali takhtanya dari pamannya, Scar, yang memerintah dengan tirani.

Kebijaksanaan Spiritual: Simba dibimbing oleh Rafiki dan semangat ayahnya, Mufasa, untuk menemukan kembali identitasnya sebagai pemimpin. Pesan spiritual ini mencerminkan pentingnya keterhubungan dengan nilai-nilai luhur dalam memimpin.

Pemimpin yang Melayani Rakyat: Setelah mengalahkan Scar, Simba mengembalikan keseimbangan ekosistem, mencerminkan pemimpin yang melindungi rakyat dan alam.

3. Game of Thrones (2011-2019)

Serial karya George R.R. Martin ini, meskipun penuh dengan intrik politik dan pengkhianatan, tetap menyentuh aspek politik profetik melalui beberapa karakter, terutama Jon Snow dan Daenerys Targaryen.

Elemen Politik Profetik:

Jon Snow: Seorang pemimpin yang tidak mencari kekuasaan, tetapi diakui oleh rakyatnya karena moralitas, keberanian, dan komitmen terhadap keadilan. Jon adalah contoh pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan berjuang untuk kebaikan bersama.

Daenerys Targaryen: Sebagai keturunan "House of the Dragon", Daenerys sering dianggap sebagai figur profetik yang membawa visi pembebasan. Meskipun ambisinya akhirnya melampaui moralitas, awal perjuangannya mencerminkan harapan terhadap pemimpin yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan.

Moralitas dalam Kekuasaan: Serial ini menggambarkan perjuangan antara etika dan pragmatisme dalam politik. Kepemimpinan yang ideal dalam Game of Thrones adalah yang berlandaskan kebijaksanaan dan keadilan, meski sulit dipertahankan di tengah korupsi kekuasaan.

 

Politik Profetik untuk Masa Depan

Kapitalisme yang berlapis demokrasi dan oligarki telah menunjukkan kelemahannya dalam menciptakan pemerintahan yang benar-benar adil. Politik profetik, yang menempatkan moralitas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menawarkan solusi yang lebih manusiawi.

Dunia modern membutuhkan pemimpin yang tidak hanya terampil dalam strategi politik, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, para raja Nusantara, dan pemimpin besar lainnya. Dengan demikian, politik profetik bukan hanya romantisme masa lalu, tetapi juga jalan menuju tatanan dunia yang lebih berkeadilan. Kisah-kisah yang terdapat dalam film dan literatur juga mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi soal melayani rakyat, menegakkan keadilan, dan menjunjung nilai-nilai luhur. Politik profetik, seperti yang terlihat dalam film dan serial ini, adalah pelajaran universal tentang arti kepemimpinan yang sejati.

Politik profetik menawarkan pendekatan ideal untuk pemerintahan dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di era modern, politik profetik dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis moral. Inspirasi dari Nabi Muhammad SAW, raja-raja Nusantara, serta pemimpin-pemimpin besar di Cina, India, dan Jepang membuktikan bahwa politik yang berlandaskan moralitas dan spiritualitas mampu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, dunia dapat bergerak menuju peradaban yang lebih beradab dan manusiawi. Politik profetik bukan hanya utopia, tetapi solusi nyata yang telah terbukti berhasil dalam sejarah.

 

Harta Amanah Kerajaan- Kerajaan Nusantara Sedang Menunggu Kedewasaan Peradaban

 Topik ini merupakan lanjutan inspirasi penulis dari tulisan sebelumnya yaitu Spiritualitas,Intelektualitas, dan Harta Amanah Para Raja Nusantara. Penulis meyakini bahwa harta ini real adalah selain dari pernyataan dalam artikel sebelumnya melalui sejarah yang ada buktinya maupun tidak, juga karena membandingkan realitas yang terjadi di negara Cina saat ini. Berikut ini apa yang sedang terjadi pada Cina yang mengantarkan negara ini mulai menjadi negara terkuat di dunia dalam bidang ekonomi dan militer berkat penemuan tambang emas yang besar.

 

Tiongkok Menemukan Cadangan Emas yang Signifikan untuk Mendukung Ambisi Ekonomi dan Militer

Baru-baru ini, Tiongkok menemukan cadangan emas dalam jumlah besar di Provinsi Hunan, dengan deposit melebihi 1.000 metrik ton dan bernilai sekitar $82,8 miliar. Penemuan ini merupakan bagian dari inisiatif Tiongkok yang lebih luas untuk meningkatkan keamanan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada impor mineral strategis. Cadangan tersebut terletak di Tambang Emas Wangu, yang telah menjadi salah satu pusat penambangan emas terpenting di Tiongkok setelah bertahun-tahun investasi eksplorasi oleh otoritas setempat. Pemerintah memandang penemuan ini sebagai hal penting untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan kemandirian sumber daya negara tersebut. (South China Morning Post, 2024; State Council of China, 2024)

Secara paralel, tambang emas Xiling di Provinsi Shandong, lokasi penting lainnya, telah mengalami peningkatan cadangan hingga lebih dari 592 metrik ton, dengan nilai potensial melebihi $27,7 miliar. Hal ini menjadikan Xiling sebagai cadangan emas tunggal terbesar di Tiongkok, dengan sumber daya yang mampu mendukung produksi selama empat dekade mendatang. Penemuan ini sejalan dengan tujuan strategis Tiongkok untuk memanfaatkan sumber daya alamnya demi pertumbuhan ekonomi domestik dan, berpotensi, aplikasi militer, guna memastikan keamanan nasional dan pembangunan industri jangka panjang. (China Daily Global Edition, 2023)

Penemuan emas baru ini diharapkan dapat mendorong investasi infrastruktur, menyediakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi geopolitik Tiongkok dengan mengurangi ketergantungannya pada sumber daya asing. (South China Morning Post,2024)

Penulis juga melampirkan link video penemuan emas tersebut dari BRICS News JUST IN: 🇨🇳 China discovers $83 billion gold reserve   dan pertahanan militer Cina saat ini China's shipbuilding capacity is 230 times greater than the United States, posing a serious threat to America's ability to defend Taiwan.

 

Analisis Penemuan Tambang Emas dan Kegagalan Manajemen Pemerintahan Orde Lama & Orde Baru

    

    Tidak bisa dipungkiri bahwa tragedi politik dan kemanusiaan G30S itu berhubungan dengan penemuan emas di Papua dan pendirian Freeport, Berikut analisis sejarah gopolitik penulis yang penuh konspirasi tapi logis untuk kita cerna bersama.

 

Penemuan tambang emas di Papua oleh Freeport berawal dari penelitian Jean Jacques Dozy pada 1936, yang mengidentifikasi gunung Ertsberg sebagai lokasi kaya akan kandungan mineral, termasuk emas dan tembaga. Eksplorasi lebih intensif dilakukan setelah Freeport Sulphur Company mendapatkan konsesi pada era Orde Baru. Gunung Grasberg yang kemudian ditemukan di bawah Ertsberg menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia, mempertegas posisi Freeport di Indonesia sejak 1970-an​ (Historia,2017; Koran Sulindo,2023)

Konteks geopolitik dan ekonomi di sekitar tambang ini terkait erat dengan pelengseran Presiden Sukarno dan pengaruh Amerika Serikat. Sukarno, yang dianggap terlalu dekat dengan blok Timur dan menerapkan kebijakan ekonomi nasionalistik, memicu reaksi dari negara Barat, termasuk perusahaan seperti Freeport. Di sisi lain, Presiden John F. Kennedy sempat mendukung Sukarno melalui kebijakan ekonomi dan diplomasi yang cenderung moderat. Namun, setelah pembunuhan Kennedy pada 1963, kebijakan AS terhadap Indonesia berubah drastis. Pemerintahan Lyndon B. Johnson lebih mendukung elemen militer Indonesia, yang akhirnya memungkinkan Freeport memperoleh akses tambang di Papua di bawah rezim Soeharto​. (Koran Sulindo,2023; Transisi, 2020)

Hubungan ini mengindikasikan korelasi antara dinamika politik global, perubahan kepemimpinan Indonesia, dan eksploitasi sumber daya alam Papua. Perjanjian New York 1962 dan intervensi AS juga memainkan peran penting dalam memastikan kendali Papua Barat oleh Indonesia, yang akhirnya memuluskan langkah Freeport untuk beroperasi​. (Transisi, 2020)

 

Pemikiran tentang "Harta Amanah Leluhur" dan Relevansinya dengan Peradaban

Menurut pandangan spiritual, ada keyakinan bahwa "harta amanah leluhur" berupa sumber daya emas atau kekayaan lainnya disimpan di alam spiritual dan hanya akan tersedia ketika suatu bangsa mencapai tingkat kedewasaan moral dan spiritual yang memadai. Hal ini penulis kaitkan  dengan perkembangan negara- Tiongkok, yang dianggap telah "membuka gerbang" untuk mengakses kekayaan tersebut, sehingga mampu mengalami kemajuan pesat. Dalam narasi ini, keberhasilan sebuah bangsa dalam mengelola warisan leluhur bergantung pada integritas pemimpin dan moralitas kolektif rakyatnya.

Dalam konteks Nusantara, gagasan ini penulis kaitkan dengan argumentasi sebelumnya bahwa sebagian dari kekayaan leluhur pernah diakses pada era Presiden Sukarno. Namun, kekayaan tersebut tidak dapat dikelola secara optimal karena berbagai tantangan geopolitik, termasuk intervensi asing. Pembunuhan Presiden John F. Kennedy sering disebut dalam teori ini sebagai upaya mencegah kerjasama internasional yang mendukung kepemimpinan Sukarno. Akibatnya, sumber daya tersebut diduga "hilang" atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

 

Cobaan Tambang Logam “Kurang Mulia” Terhadap Mentalitas Bangsa Indonesia Saat Ini

Saat mengalami penemuan tambang emas di Papua oleh pemerintahan kolonial Belanda, saat itu pasti Belanda tidak rela itu sebabnya Perundingan antara Belanda dan Indonesia terkait perebutan Papua dikenal sebagai Perjanjian New York atau New York Agreement, yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Perjanjian ini dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan dukungan aktif Amerika Serikat, yang khawatir terhadap pengaruh Uni Soviet dalam mendukung Indonesia. Ibarat keluar dari mulut buaya tapi masuk ke mulut harimau. Ternyata Amerika punya rencana tersendiri untuk menguasai Papua melalui pemerintah Orde Baru. Dari sejarah ini kita belajar, bahwa karena tambang emas juga, kita kehilangan banyak nyawa saudara-saudara kita sebanyak sekitar 200.000 hingga 1 juta jiwa dalam tragedy G30S dan kemiskinan warisan hingga saat ini.

Berdasarkan analisis diatas, semesta belum rela memberi kekayaan lebih banyak lagi karena tidak ingin tragedi serupa terjadi. Itu sebabnya pemimpin Indonesia diuji dengan penemuan tambang logam “kurang mulia”, namun nyatanya masih mal administrasi dan belum mampu melakukan keadilan karena pengelolaannya belum bisa dirasakan oleh rakyat secara optimal. Berikut bukti yang penulis rangkum:

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan tambang yang didominasi oleh oligarki. Beberapa jenis tambang seperti batu bara, nikel, dan emas sebagian besar dikuasai oleh perusahaan swasta besar, sering kali dengan keterlibatan aktor-aktor politik. Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), banyak izin tambang dikeluarkan tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, menciptakan kesenjangan antara keuntungan bagi pengusaha dan kerugian bagi masyarakat lokal, termasuk pencemaran dan konflik lahan​. (Mongabay, 2024; ICW, 2023)

Korupsi di sektor tambang juga menjadi perhatian besar. Revisi UU Minerba memberikan keuntungan besar bagi perusahaan tambang, seperti perpanjangan izin otomatis tanpa lelang dan penghapusan kewajiban pembayaran royalti di beberapa kasus. Regulasi ini memprioritaskan kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan publik, memperparah degradasi lingkungan, dan melemahkan kontrol negara terhadap sektor tambang​. (ICW, 2023)

Implikasi dari struktur kepemilikan dan korupsi ini mencakup:

Kerusakan Lingkungan: Aktivitas tambang sering meninggalkan lubang tambang yang tidak direklamasi, menciptakan ancaman bagi ekosistem dan masyarakat lokal.

Kesengsaraan Masyarakat Lokal: Konflik lahan, polusi, dan hilangnya sumber mata pencaharian berdampak pada jutaan penduduk, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir​. (ICW, 2023)

Penguasaan Ekonomi oleh Swasta: Ketergantungan pada swasta untuk mengelola sumber daya alam menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan nasional, mengabaikan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. ​(Mongabay, 2024; ICW, 2023)

 

Implikasi dan Refleksi terhadap Moralitas Bangsa

        

    Kepercayaan terhadap "harta amanah leluhur" penulis gunakan sebagai motivasi untuk mendorong peningkatan moral dan kesadaran kolektif. Dalam kerangka ini, nilai moral anak bangsa menjadi tolok ukur penting untuk mempersiapkan diri menerima tanggung jawab besar dalam mengelola kekayaan alam. Penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tingkat peradaban yang lebih matang.

 

    Transformasi moral ini dipandang sebagai proses bertahap yang memerlukan introspeksi mendalam dan pengungkapan kesalahan kolektif di masa lalu. Pada akhirnya, kesadaran kolektif tentang nilai-nilai luhur akan membawa bangsa ke titik di mana kekayaan alam dapat dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, tanpa dominasi asing, seperti kasus yang sering diasosiasikan dengan pengelolaan tambang Freeport di Papua ataupun oligarki yang terjadi saat ini.

 

Menuju Masa Depan yang Mandiri dan Berdaulat

        

Dalam visi ini, tambang emas dan kekayaan lain yang dikelola dengan baik oleh anak bangsa akan menjadi simbol kedaulatan dan keberhasilan moral. Pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga keharmonisan dengan prinsip-prinsip spiritual dan lingkungan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu memimpin secara moral dan material di kancah global. Narasi ini mengajak semua elemen masyarakat untuk fokus pada penguatan nilai-nilai dasar bangsa sebagai langkah fundamental menuju kemajuan yang sejati.

 

Referensi

South China Morning Post, 2024. China hits jackpot with discovery of ‘massive’ gold reserves in Hunan. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3287729/china-hits-jackpot-discovery-massive-gold-reserves-hunan

 

State Council of China, 2024. China discovers large-scale mineral resources in 2024. https://english.www.gov.cn/news/202410/26/content_WS671c8f2ac6d0868f4e8ec570.html

 

China Daily Global Edition, 2023. New gold reserves discovered at largest mine. https://global.chinadaily.com.cn/a/202308/10/WS64d49c53a31035260b81b643.html

 

Historia,2017. CIA Menggulingkan Sukarno demi Emas di Papua. https://historia.id/politik/articles/cia-menggulingkan-sukarno-demi-emas-di-papua-DWVoM

 

Koran Sulindo,2023. Menguak Sejarah Freeport dan Insiden 2 Presiden. https://koransulindo.com/menguak-sejarah-freeport-dan-insiden-2-presiden/

Transisi, 2020. Freeport dan Kolonialisme Indonesia di Papua. https://transisi.org/freeport-dan-kolonialisme-indonesia-di-papua/

 

Mongabay, 2024. Laporan Jatam Beberkan Jaringan Oligarki Tambang dan Energi di Kubu Capres Cawapres. https://www.mongabay.co.id/2024/01/27/laporan-jatam-beberkan-jaringan-oligarki-tambang-dan-energi-di-kubu-capres-cawapres/

ICW, 2023. Indonesia: Tanah Surga Bagi Oligarki. https://antikorupsi.org/id/indonesia-tanah-surga-bagi-oligarki

Memahami Urutan Prioritas Aturan dalam Bernegara

Ada yang mengatakan di medsos X bahwa ilmu sosial humaniora  adalah hal yang tidak terlalu penting, meskipun kemudian ada yang meng-counter bahwa pola pikir ini yang kemudian mengakibatkan mengapa hukum bisa dibeli seperti beberapa kasus hukum saat ini. Hal ini terjadi karena mungkin  oknum tidak memahami prioritas aturan, atau memang nuraninya tidak dipakai dalam mempertimbangkan kasus yang ditangani. Lalu bagaimana cara membaca prioritas hukum dalam bernegara selain nurani menjadi pertimbangan utama?

 

Urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berikut adalah urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dasar bagi negara Indonesia yang menjadi sumber hukum tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UUD 1945 berisi prinsip-prinsip fundamental, struktur dan mekanisme lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

UUD 1945 pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan telah mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan bangsa.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah salah satu bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia. TAP MPR berfungsi sebagai pedoman politik dan hukum dalam menjalankan pemerintahan, serta sebagai landasan konstitusional dalam pengambilan keputusan negara.

TAP MPR terbagi dalam dua jenis utama:

TAP MPR yang bersifat mengatur (regulatif): Ketetapan ini mengatur hal-hal yang bersifat struktural dan fundamental dalam kehidupan bernegara, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah ada sebelum UUD 1945 diamandemen.

TAP MPR yang bersifat penetapan (deklaratif): Ketetapan ini biasanya bersifat deklaratif atau penetapan terhadap peristiwa tertentu, seperti pengangkatan presiden/wakil presiden atau pengakuan terhadap hal-hal yang terjadi di dalam pemerintahan.

Baca juga: Urutan Prioritas Mematuhi Aturan Agama Islam dalam Perbuatan Sehari-Sehari

3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Undang-Undang berfungsi untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan publik secara luas, termasuk hak dan kewajiban warga negara, fungsi pemerintahan, dan hubungan negara dengan masyarakat. Proses pembentukan UU membutuhkan persetujuan DPR dan presiden, serta melalui beberapa tahap pembahasan sebelum disahkan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan genting dan mendesak. Perppu berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang mendesak dan tidak bisa ditunda karena situasi tertentu, seperti bencana alam atau krisis nasional, sehingga membutuhkan penanganan cepat. Meskipun dikeluarkan oleh presiden tanpa persetujuan DPR, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya untuk mendapat persetujuan menjadi undang-undang. Jika tidak disetujui, Perppu harus dicabut.

Dasar hukum mengenai pembentukan UU dan Perppu tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 22 UUD 1945.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Fungsi utama PP adalah memberikan rincian lebih lanjut mengenai aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan undang-undang. PP juga menjadi dasar pelaksanaan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang dan memiliki kedudukan langsung di bawah undang-undang.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan perintah undang-undang atau sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Perpres digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif, teknis, atau implementatif yang tidak memerlukan peraturan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah. Misalnya, pengaturan tentang tugas dan fungsi kementerian, prosedur pelaksanaan kebijakan tertentu, atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. 

Landasan hukum dikeluarkannya Perpres adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai undang-undang. Perpres memiliki kedudukan di bawah peraturan pemerintah dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi). Perda Provinsi mengatur hal-hal spesifik yang relevan dan dibutuhkan untuk wilayah provinsi tersebut, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang nasional dan ketentuan lainnya.

Beberapa karakteristik utama Perda Provinsi adalah:

Cakupan Wilayah: Berlaku hanya dalam wilayah provinsi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerah setempat.

Materi yang Diatur: Dapat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam yang spesifik untuk daerah tersebut, selama tidak bertentangan dengan undang-undang nasional.

Proses Pembentukan: Perda Provinsi dirumuskan oleh pemerintah provinsi bersama DPRD Provinsi. Setelah disetujui, rancangan perda ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh gubernur.

Landasan hukum untuk pembentukan Perda Provinsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten atau kota. Perda Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengatur dan menetapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan karakteristik dan kebutuhan khusus wilayah tersebut.

Perda Kabupaten/Kota bersifat mengikat dan berlaku di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Perda Kabupaten/Kota harus selaras dengan peraturan di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang, dan dapat mencakup berbagai bidang seperti pelayanan publik, penataan ruang, pajak daerah, dan ketertiban umum sesuai kebutuhan lokal.

Masing-masing tingkatan dalam hierarki ini memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda, dengan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal terpenting untuk dicamkan adalah hukum lebih rendah tidak boleh diterapkan selama bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Dualitas Ratu Pantai Selatan: Siapa Dia Sebenarnya?

 

Kontroversi tentang Ratu Kidul, penguasa mistis Pantai Selatan, telah menjadi topik yang sering diperbincangkan di berbagai platform, termasuk di YouTube. Sosok ini sering digambarkan dengan dua sisi yang bertentangan: sebagian melihatnya sebagai entitas yang menuntut tumbal, sementara yang lain menggambarkannya sebagai pelindung yang baik hati dari bencana alam seperti tsunami. Jadi, manakah yang benar?

 

Dua Sisi dari Ratu Pantai Selatan

 

Ratu Kidul, atau Nyai Roro Kidul, adalah sosok legendaris yang memiliki kekuatan besar dan dikaitkan dengan dunia supranatural, khususnya terkait dengan laut dan kerajaan mistis di Pantai Selatan Jawa. Penafsirannya terbelah, tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya.

 

Ratu Kidul yang “Jahat” Dalam beberapa narasi, Ratu Kidul digambarkan sebagai sosok yang haus kekuasaan, seringkali meminta tumbal dari penguasa atau orang yang mendekatinya untuk meminta bantuan supranatural. Salah satu cerita paling kontroversial adalah dugaan bahwa Ratu Kidul berperan dalam membantu Soeharto naik ke puncak kekuasaan, dengan imbalan tumbal dalam bentuk korban jiwa yang berkaitan dengan peristiwa G30S. Kisah ini mengklaim bahwa satu juta jiwa yang tewas dalam peristiwa tersebut adalah bentuk persembahan kepadanya. Dalam konteks ini, Ratu Kidul dipandang sebagai sosok yang terlibat dalam politik kekuasaan dengan konsekuensi besar.

 

Ratu Kidul yang “Baik” Namun, di sisi lain, ada juga narasi yang menggambarkan Ratu Kidul sebagai pelindung yang baik hati, terutama terhadap warga pesisir. Masyarakat sekitar percaya bahwa Ratu Kidul memiliki peran penting dalam melindungi mereka dari bencana alam, terutama tsunami. Dia digambarkan sebagai sosok yang tidak meminta nyawa sembarangan, melainkan hanya bertindak untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi rakyat dari bahaya laut.

 

Siapa Sebenarnya Ratu Kidul?

 

Stereotip yang melekat pada Ratu Kidul sering mengaitkannya dengan bangsa jin, dan dalam banyak budaya, bangsa jin sering dianggap sebagai entitas jahat. Namun, sebenarnya, kisah asal-usul Ratu Kidul lebih rumit dan mendalam. Ada legenda yang menyebutkan bahwa Ratu Kidul sebenarnya adalah seorang dewi kahyangan, makhluk dari dimensi yang lebih tinggi, seperti halnya dewa-dewi lain dalam mitologi Nusantara.

 

Makhluk-makhluk dari dimensi ini, menurut beberapa cerita, diberikan dua pilihan ketika turun ke bumi:

 

Pertama, Tetap mempertahankan kekuatan dan umur panjang, tetapi harus hidup sebagai bangsa jin.

Kedua, Menjadi manusia mortal, kehilangan kekuatan supranatural, namun memiliki kesempatan untuk menjadi khalifah di bumi, makhluk yang bertanggung jawab menjaga harmoni dan kedamaian.

Ratu Kidul memilih opsi pertama, tetap mempertahankan kekuatannya namun hidup sebagai bangsa jin. Ini menjelaskan mengapa dia sering dikaitkan dengan kekuatan mistis dan supranatural yang besar.

 

Kenapa Para Dewi dan Makhluk Tinggi Turun ke Bumi?

 

Tujuan dari kedatangan makhluk seperti Ratu Kidul ke bumi adalah untuk membimbing manusia. Mereka turun dengan misi mengajari manusia tentang Pencipta, menjaga kedamaian, moralitas, dan peradaban. Seperti kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman atau wali yang dihormati oleh bangsa jin, makhluk seperti Ratu Kidul berperan penting dalam membantu manusia memahami dan menghormati alam semesta serta Pencipta mereka.

 

Dualitas Ratu Kidul: Baik dan Jahat

 

Jadi, mengapa Ratu Kidul digambarkan memiliki dua sisi yang berlawanan? Jawabannya terletak pada bagaimana manusia yang berinteraksi dengannya. Ratu Kidul tidak secara inheren baik atau jahat, melainkan merefleksikan sifat dari orang yang mendekatinya. Bagi mereka yang datang dengan niat buruk, haus kekuasaan, dan siap mengorbankan orang lain demi ambisi pribadi, Ratu Kidul akan menuntut tumbal sebagai bentuk kesepakatan. Sebaliknya, bagi mereka yang datang dengan niat baik, tulus, dan penuh keikhlasan, dia akan membantu tanpa meminta imbalan apapun, seperti pelindung yang setia.

 

Ratu Kidul memiliki kemampuan untuk merasakan frekuensi dan energi manusia yang mendekatinya. Dia bisa membedakan antara mereka yang terikat dengan dunia dan kekuasaan, serta mereka yang hanya terhubung dengan Sang Pencipta, hidup dalam kedamaian dan kerendahan hati. Karena itulah, Ratu Kidul dikenal sebagai sosok yang sangat selektif dalam menentukan siapa yang pantas mendapatkan bantuannya.

 

Apakah Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah Sosok yang Sama?

 

Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul sering kali dianggap sebagai sosok yang sama dalam cerita rakyat Jawa, namun ada beberapa perbedaan dan interpretasi terkait dua nama tersebut, tergantung pada konteks budaya, spiritualitas, dan sejarah lokal.

 

1. Status dan Gelar

Ratu Kidul: "Ratu" dalam bahasa Jawa berarti "ratu" atau "ruler" (penguasa), sehingga Ratu Kidul digambarkan sebagai penguasa laut selatan Jawa, khususnya wilayah mistis atau spiritual. Gelar "Ratu" memberikan makna kekuasaan dan otoritas yang lebih tinggi, sehingga dia dipandang sebagai ratu alam gaib yang memiliki kendali atas makhluk-makhluk lain, terutama di wilayah laut selatan.

Nyi Roro Kidul: "Nyi" adalah gelar kehormatan yang lebih bersifat feminin dan personal, seperti "ibu" atau "nyonya". Gelar ini sering digunakan untuk menunjukkan penghormatan, namun tidak selalu menunjukkan kekuasaan. Nyi Roro Kidul sering dipandang sebagai tokoh yang lebih dekat dengan manusia, meski memiliki kekuatan mistis.

2. Aspek Legenda

Ratu Kidul: Dalam legenda, Ratu Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang terlibat dalam hubungan spiritual dengan para raja Mataram dan Kesultanan Yogyakarta. Ada mitos bahwa Ratu Kidul memiliki ikatan mistis dengan raja-raja Jawa, khususnya Sultan Agung dari Mataram. Dalam mitos ini, Ratu Kidul berperan sebagai pelindung kerajaan, memberikan berkah kekuasaan, dan menjaga kelangsungan dinasti.

Nyi Roro Kidul: Nyi Roro Kidul lebih banyak muncul dalam cerita rakyat sebagai sosok gaib yang sering digambarkan mengambil nyawa orang yang berenang atau bermain di pantai selatan, terutama yang berpakaian hijau, warna yang dikaitkan dengan kerajaan laut. Dalam kisah ini, dia lebih sering dipandang sebagai roh pelindung laut dengan kekuatan supranatural, tetapi tanpa fokus politik atau kerajaan.

3. Fungsi dalam Masyarakat

Ratu Kidul: Ratu Kidul berfungsi sebagai entitas yang mengawasi keseimbangan alam, baik dari segi politik maupun spiritual. Dia dianggap sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam, terutama dalam mitos-mitos kerajaan Jawa. Upacara dan ritual penghormatan kepada Ratu Kidul dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dan dunia gaib.

Nyi Roro Kidul: Nyi Roro Kidul lebih sering dikenal dalam cerita-cerita rakyat yang terkait dengan legenda dan kisah mistis di kalangan masyarakat pesisir. Perannya lebih terfokus pada menjaga wilayah laut dari gangguan manusia dan mengajarkan penghormatan terhadap laut, yang sering kali disertai dengan ketakutan dan kehati-hatian.

4. Persepsi dalam Mitos

Ratu Kidul: Dipandang sebagai sosok yang lebih berwibawa dan memiliki sifat dualitas baik dan jahat, tergantung pada siapa yang berinteraksi dengannya. Dalam kisah raja-raja Jawa, Ratu Kidul lebih cenderung berperan sebagai pelindung, tetapi juga dapat menghukum jika dianggap perlu.

Nyi Roro Kidul: Seringkali dipersepsikan lebih sebagai makhluk gaib yang berinteraksi dengan manusia melalui fenomena-fenomena alam atau supranatural. Dia bisa berwujud sosok yang baik hati dan lembut, tetapi juga bisa menjadi berbahaya, terutama bagi mereka yang tidak menghormati lautan.

5. Asal Usul Mitos

Ratu Kidul: Legenda Ratu Kidul mungkin terpengaruh oleh konsep kekuasaan dalam kosmologi Jawa yang menggabungkan dunia gaib dan kekuasaan politik. Peran Ratu Kidul sebagai penjaga para raja juga memperkuat posisi mitologisnya dalam struktur spiritual kerajaan.

Nyi Roro Kidul: Asal usul Nyi Roro Kidul lebih terkait dengan cerita rakyat dan mitos lokal yang berkembang di kalangan masyarakat pesisir. Banyak cerita tentang Nyi Roro Kidul yang diturunkan secara lisan dan berkembang dari kisah-kisah masyarakat yang hidup dekat dengan laut.

Kesimpulan

Ratu Kidul adalah manifestasi dari dualitas, mencerminkan keseimbangan antara baik dan jahat. Dalam budaya Nusantara, dia adalah simbol dari kekuatan besar yang berada di luar pemahaman manusia biasa. Sosoknya, yang terlihat jahat atau baik, sangat bergantung pada niat dan hati orang yang mencarinya. Dalam konteks ini, dia bukan sekadar penguasa Pantai Selatan, melainkan refleksi dari kehidupan manusia itu sendiri—di mana niat baik akan membawa kebaikan, dan niat jahat akan mengundang kehancuran. Ratu Kidul tetap menjadi salah satu tokoh mistis paling menarik dan kontroversial dalam budaya Indonesia, menantang pemahaman kita tentang moralitas, kekuasaan, dan alam semesta.

Meskipun sering dianggap sama, Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul bisa dilihat dari sudut pandang berbeda dalam mitologi Jawa: Ratu Kidul adalah sosok yang lebih tinggi secara spiritual dan politik, berhubungan dengan raja-raja Jawa dan memiliki peran penting dalam kerajaan.Nyi Roro Kidul adalah personifikasi yang lebih dikenal dalam cerita rakyat sehari-hari, berhubungan dengan kekuatan laut dan kehidupan masyarakat pesisir. 

Wallahu a'lam bisshowab