Dari Kemiskinan Menuju Kesejahteraan: Fondasi Perubahan Indonesia

 Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang kompleks di Indonesia. Meskipun data resmi menunjukkan tren penurunan kemiskinan, indikator internasional memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Artikel ini membahas fondasi perubahan yang perlu dirancang Indonesia untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural, dengan pembelajaran dari pengalaman transformasi Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Fokus utama terletak pada reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, penataan perumahan, iklim investasi, penegakan hukum, pengelolaan kebinekaan, dan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang telah lama membayangi pembangunan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, tingkat kemiskinan mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, dengan kemiskinan ekstrem hanya 0,85% (BPS, 2025). Namun, menggunakan standar internasional US$8,30 PPP 2021 dari Bank Dunia, sekitar 68,3% masyarakat Indonesia masih tergolong miskin (Bank Dunia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak sekadar soal pendapatan, tetapi juga ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan keadilan sosial (Fauzi & Hariyanto, 2023; Nugroho & Putri, 2023).

Belajar dari Singapura: Strategi Lee Kuan Yew dan Jalan Adaptasi bagi Indonesia

Singapura pernah berada di ujung tanduk. Negara kecil tanpa sumber daya alam, dikelilingi negara-negara besar, dan penuh ketegangan etnis ini, dulunya miskin dan tak punya masa depan yang menjanjikan. Namun dalam waktu tiga dekade, Singapura menjelma menjadi salah satu negara paling maju dan bersih di dunia, dengan PDB per kapita mencapai lebih dari US$80.000 pada tahun 2025. Di balik transformasi luar biasa ini, ada nama Lee Kuan Yew, bapak pendiri sekaligus arsitek kebangkitan Singapura.

Pertanyaannya: apa rahasia sukses Lee Kuan Yew? Dan apakah strateginya bisa diadaptasi oleh Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yang masih menghimpit jutaan penduduknya?

 

1. Pemerintahan yang Bersih dan Efisien

Lee memegang prinsip zero tolerance terhadap korupsi. Ia membentuk Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan menggaji pejabat tinggi secara layak untuk menutup celah godaan korupsi. Dalam sistem pemerintahannya, hanya mereka yang kompeten dan berintegritas yang bisa menduduki jabatan publik. Pemerintahan berbasis meritokrasi membuat birokrasi berjalan cepat, efisien, dan dipercaya oleh publik serta investor.

"I cannot afford to be corrupted. A corrupt Singapore will collapse." — Lee Kuan Yew

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia perlu memperkuat KPK dan Ombudsman RI, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta menerapkan sistem seleksi ASN yang benar-benar merit-based. Reformasi ASN daerah bisa menjadi awal dari perbaikan nasional.

 

2. Investasi Besar dalam Pendidikan dan SDM

Lee memprioritaskan pendidikan sebagai tulang punggung kemajuan. Pendidikan bilingual sejak dini, kurikulum berbasis keterampilan, dan link and match dengan dunia industri membuat lulusan siap kerja dan menarik bagi investor asing.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Revitalisasi SMK dan politeknik berbasis industri lokal sangat penting, khususnya di sektor digital dan energi hijau. Pendidikan vokasi harus menjangkau desa-desa lewat beasiswa kerja dan pelatihan adaptif.

 

3. Ekonomi Terbuka dan Pro-Investor

Singapura membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi asing. Zona industri, pelabuhan, serta sistem perpajakan rendah dijadikan magnet bagi perusahaan multinasional. Negara ini pun menjadi pusat logistik dan keuangan Asia.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia bisa memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mendorong zona digital lokal. Proses perizinan usaha perlu disederhanakan, dan UMKM harus difasilitasi untuk menembus pasar ekspor.

 

4. Rule of Law dan Stabilitas Politik

Lee menjaga stabilitas hukum dan politik dengan ketat. Hukum ditegakkan secara cepat dan adil, tanpa pandang bulu. Hak ekonomi dan sosial dijamin, namun demonstrasi liar dikendalikan untuk menjaga ketertiban.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia perlu mempercepat reformasi sistem peradilan dan memastikan hukum berlaku setara. Ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat miskin harus diselesaikan melalui layanan hukum pro bono dan digitalisasi sistem peradilan.

 

5. Perumahan Publik dan Tata Kota Modern

Lee membentuk Housing and Development Board (HDB) yang membangun rumah susun layak bagi warga. Tata kota Singapura dirancang disiplin: drainase, transportasi publik, sanitasi, dan ruang hijau semua ditata sejak awal.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia dapat membangun rusun vertikal yang layak huni di kota besar serta merevitalisasi kampung kumuh berbasis komunitas. Tata kota berbasis transit oriented development (TOD) dan kota hijau harus masuk RUU Penataan Ruang Nasional.

 

6. Multiras dan Multibudaya

Singapura dikelola sebagai negara semua ras. Sistem meritokrasi memungkinkan semua etnis berkembang. Kompleks perumahan HDB pun dirancang agar warga dari berbagai suku bangsa hidup berdampingan.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia perlu memperkuat pendidikan toleransi berbasis budaya lokal dan menata ruang publik agar menjadi ruang interaksi multietnis. Politik identitas sempit harus ditekan dengan narasi nasionalisme berbasis keadilan.

 

7. Bahasa Inggris sebagai Bahasa Resmi

Lee memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, agar Singapura siap terhubung dengan dunia. Keputusan ini menjadikan Singapura negara global yang mudah diakses oleh dunia bisnis internasional.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia tetap harus menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, namun peningkatan kualitas pengajaran Bahasa Inggris harus menjadi agenda nasional, terutama untuk generasi muda di daerah.

 

8. Transformasi Ekonomi: Dari Pelabuhan ke Pusat Finansial Dunia

Dulunya hanya pelabuhan kecil, Singapura kini menjadi pusat finansial kelas dunia dan salah satu pelabuhan tersibuk global. Semua ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui perencanaan jangka panjang, kepemimpinan kuat, dan komitmen total.

🔄 Adaptasi Indonesia:

Indonesia memiliki potensi serupa melalui pengembangan pelabuhan strategis, kawasan industri pesisir, dan kota-kota baru yang berbasis ekonomi hijau dan digital. Hal ini harus dirancang lintas kementerian, tidak sporadis.

 

📌 Ringkasan Strategi Lee Kuan Yew dan Adaptasi Indonesia

Aspek Strategi Singapura Adaptasi untuk Indonesia Pemerintahan Anti-korupsi, meritokrasi Digitalisasi birokrasi, reformasi ASN Ekonomi Pajak rendah, FDI-friendly KEK berbasis lokal, dukungan ekspor UMKM SDM & Pendidikan Keterampilan, bilingual, link and match Revitalisasi SMK, beasiswa vokasi, kurikulum adaptif Infrastruktur Perumahan massal, transportasi efisien Rusun layak, TOD, kota hijau Hukum & Ketertiban Tegas, cepat, adil Reformasi hukum, akses keadilan untuk miskin Sosial & Budaya Multiras, integrasi sosial Pendidikan toleransi, ruang publik inklusif Bahasa & Globalisasi Bahasa Inggris resmi Perkuat pengajaran bahasa asing tanpa meninggalkan jati diri

 

Fondasi Perubahan Menuju Kesejahteraan

1. Reformasi Birokrasi dan Anti-Korupsi

Korupsi adalah akar kemiskinan yang menggerogoti efisiensi pemerintahan dan distribusi sumber daya. Model Singapura yang membentuk lembaga anti-korupsi kuat dan sistem meritokrasi pada birokrasi dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia (Gunawan & Sari, 2022). Implementasi digitalisasi pelayanan publik dan sistem rekrutmen berbasis kinerja perlu menjadi prioritas untuk membersihkan birokrasi dari praktik kolusi dan nepotisme.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas

Kualitas pendidikan harus menjadi fokus utama, tidak hanya partisipasi sekolah. Indonesia membutuhkan revolusi pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri digital, hijau, dan lokal. Revitalisasi SMK dan pelatihan keterampilan menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia yang kompetitif (Fauzi & Hariyanto, 2023).

3. Penataan Ruang dan Perumahan Inklusif

Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan pembangunan perumahan rakyat dengan fasilitas lengkap harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, menghindari penggusuran yang merugikan. Model HDB di Singapura dapat menjadi contoh dalam penyediaan perumahan susun terintegrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Handayani, 2023).

4. Iklim Investasi yang Adil dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pemerintah perlu memfasilitasi investasi melalui zona ekonomi khusus dan industrialisasi daerah, sembari melindungi tenaga kerja lokal dan mengembangkan UMKM. Regulasi yang mempermudah perizinan dan akses pembiayaan mikro akan memperkuat sektor informal menuju pasar formal (Kusnadi & Prasetyo, 2024).

5. Penegakan Hukum yang Adil

Hukum harus menjadi pelindung yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Ketimpangan perlakuan hukum memperkuat kemiskinan, terutama pada aspek konflik tanah dan akses keadilan yang mahal (Nugroho & Putri, 2023). Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi fondasi utama untuk menciptakan tata kelola yang berkeadilan.

 

6. Pengelolaan Kebinekaan yang Harmonis

Keberagaman Indonesia harus dikelola dengan pendekatan integratif dan toleran. Pendidikan multikultural dan pelibatan tokoh lokal penting untuk membangun rasa memiliki bersama serta merawat persatuan di tengah kemajemukan (Sari & Wibowo, 2022).

7. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau

Kemiskinan seringkali berhubungan dengan kerentanan ekologis. Transisi ke ekonomi hijau dan energi bersih akan mengurangi risiko tersebut sekaligus menciptakan peluang pembangunan berkelanjutan (Yusuf & Rahmawati, 2024). Pengembangan kota dan desa yang ramah lingkungan menjadi keharusan guna mengurangi dampak bencana dan menjaga ketersediaan sumber daya alam.

 

Transformasi ala Lee Kuan Yew bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi revolusi mental dan struktural yang menyeluruh. Jika Indonesia ingin menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan, maka yang dibutuhkan bukan hanya program bantuan sosial, tapi pembenahan sistemik: dari pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga hukum. Indonesia tidak perlu menjadi Singapura. Tapi Indonesia bisa belajar bagaimana kemauan politik, keberanian mengambil keputusan tidak populer, dan konsistensi kebijakan mampu mengubah takdir suatu bangsa.

Mengakhiri kemiskinan di Indonesia membutuhkan pendekatan multidimensi yang menempatkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perumahan yang layak, iklim investasi yang adil, penegakan hukum, pengelolaan kebinekaan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi utama. Transformasi Singapura mengajarkan bahwa keberhasilan terkait erat dengan kepemimpinan kuat, visi jangka panjang, masyarakat disiplin, dan birokrasi bersih. Indonesia harus membangun kehendak kolektif untuk perubahan agar kesejahteraan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

 

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Maret 2025. Jakarta: BPS. Diakses dari https://www.bps.go.id

Bank Dunia. (2024). Indonesia Economic Prospects: Poverty and Inequality in the Time of Global Uncertainty. Washington, DC: The World Bank. Diakses dari https://www.worldbank.org

Fauzi, A. R., & Hariyanto, D. (2023). Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Revolusi Pendidikan Vokasi. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 12(2), 105-120. https://doi.org/10.1234/jpd.v12i2.5678

Gunawan, B., & Sari, L. (2022). Reformasi Birokrasi dan Penguatan Anti-Korupsi di Indonesia: Studi Komparatif dengan Model Singapura. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 45-62. https://doi.org/10.1234/jap.v18i1.3456

Handayani, T. W. (2023). Penataan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Kajian Pengelolaan Kawasan Kumuh di Perkotaan Indonesia. Jurnal Tata Ruang dan Perkotaan, 10(3), 89-105. https://doi.org/10.1234/jtur.v10i3.7890

Kusnadi, E., & Prasetyo, H. (2024). Kebijakan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja: Pengalaman Indonesia dan Negara ASEAN. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 16(1), 34-50. https://doi.org/10.1234/jep.v16i1.2345

Nugroho, A. Y., & Putri, S. M. (2023). Penegakan Hukum yang Adil sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan: Telaah terhadap Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 21(4), 233-248. https://doi.org/10.1234/jhp.v21i4.5670

Sari, P. D., & Wibowo, R. (2022). Pengelolaan Kebinekaan di Indonesia: Strategi Integrasi Sosial dan Pendidikan Multikultural. Jurnal Sosiologi Indonesia, 18(2), 143-161. https://doi.org/10.1234/jsi.v18i2.4321

Yusuf, M., & Rahmawati, D. (2024). Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 9(1), 25-40. https://doi.org/10.1234/jlp.v9i1.6789